Asy’ari Muchtar
Kontributor BANREHI

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi Program Strategis Nasional pemerintahan Prabowo–Gibran telah berjalan selama satu tahun sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025. Program ambisius ini dirancang untuk melayani sekitar 82,5 juta penerima manfaat—mulai dari anak usia sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui—dengan membangun sekitar 30.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga tahun 2026.

Di balik angka-angka besar itu, ada satu aspek yang kerap luput dari perhatian publik: kebutuhan bumbu dapur. Setiap dapur yang mengolah makanan bergizi tentu membutuhkan rempah-rempah sebagai penyedap rasa sekaligus penunjang kualitas makanan. Tanpa bumbu yang memadai, makanan bergizi berpotensi kehilangan cita rasa dan akhirnya tidak dikonsumsi secara optimal.

Asy’ari Muchtar – Penulis

Hal yang sama berlaku bagi dapur-dapur yang dikelola Badan Gizi Nasional. Agar makanan yang disajikan memenuhi standar gizi sekaligus layak disantap, berbagai jenis rempah harus tersedia secara rutin. Cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, merica, pala, lada, lengkuas, kemiri, dan rempah lainnya adalah bahan pokok yang hampir selalu digunakan—dan semuanya sejatinya tumbuh subur di tanah Indonesia.

Mari kita hitung secara sederhana. Jika setiap dapur SPPG membutuhkan minimal 2 kilogram rempah per hari, maka dengan 30.000 dapur dibutuhkan sekitar 60 ton rempah setiap hari. Dalam sebulan, angkanya mencapai 1.800 ton, dan dalam setahun sekitar 21.600 ton rempah. Ini baru asumsi minimal—belum termasuk komoditas tertentu seperti cabai dan bawang yang kebutuhannya bisa jauh lebih besar.

Jika kebutuhan tahunan tersebut dikonversi ke nilai ekonomi, potensinya sangat besar. Dengan asumsi harga cabai rata-rata Rp45.000 per kilogram, kebutuhan 21,6 juta kilogram cabai saja dapat menciptakan pasar senilai hampir Rp1 triliun per tahun. Bila dihitung untuk sedikitnya 10 jenis rempah utama yang umum digunakan dapur, maka potensi pasar rempah dari Program MBG bisa menembus kisaran Rp7 triliun hingga Rp8 triliun per tahun.

Ini bukan angka kecil. Ini adalah pasar raksasa yang seharusnya menjadi peluang emas bagi petani rempah dalam negeri. Jangan sampai kebutuhan sebesar ini justru dipenuhi dari produk impor, sementara petani lokal kembali hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

Sejarah mencatat, bangsa ini pernah dijajah selama ratusan tahun karena rempah-rempahnya. Pada masa kolonial, sebiji pala bahkan pernah dihargai setara satu gram emas. Ironis jika hari ini rempah hanya dipandang sebagai bumbu dapur murah tanpa nilai strategis.

Padahal, tanpa perhatian khusus pun, rempah sebenarnya sudah mampu menyumbang devisa negara. Apalagi jika rempah dan herbal dikelola secara serius dan terintegrasi oleh sebuah badan nasional khusus. Potensi kontribusinya terhadap pendapatan negara—melalui pajak, devisa, dan keuntungan usaha—sangat besar. Belum lagi dampak ikutan berupa terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan petani.

Karena itu, Kementerian Pertanian perlu mendorong dan menggerakkan petani untuk menanam komoditas rempah secara lebih masif dan terencana. Program MBG harus dirasakan manfaatnya hingga ke tingkat hulu, agar petani benar-benar menikmati dampak ekonomi dari kebijakan nasional ini.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional juga perlu menetapkan kebijakan tegas untuk memprioritaskan penggunaan rempah dalam negeri sebagai bentuk keberpihakan pada produk pertanian nasional. Bahkan, jika diperlukan, keran impor rempah tertentu bisa dibatasi—sebagaimana kebijakan pembatasan impor beras—demi melindungi petani lokal. Semua itu tentu membutuhkan kemauan politik yang kuat.

Pada akhirnya, Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang sangat baik dan visioner. Namun keberhasilannya tidak boleh berhenti pada terpenuhinya gizi penerima manfaat semata. Program ini harus memberi manfaat seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia, termasuk petani rempah, bukan hanya menguntungkan segelintir pemilik modal.

Jika dikelola dengan keberpihakan yang jelas, MBG bukan hanya memberi makan bangsa—tetapi juga menghidupkan kembali kejayaan rempah Nusantara.(*)