Irma syuryani Harahap, S.Sos.

Rayuan gombal pagi hari kuterima dari santri Bu… melihat ibu cerah seperti sinar matahari…tentu saja aku tersipu malu, tertawa dan lucu sekali ini anak, dalam pikiranku seusiaku gak butuh rayuan yang dibutuhkan sebuah tindakanya nyata. Setelah kejadian tersebut aku larutkan untuk menulis ini membaca lagi sebaiknya apa yang akan kusampaikan untuk membalas pantun artikel terkeren dari Mas Anang Fahmi dosen yang berbakat dan jenius itu.

Kami, penulis buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia, menyampaikan apresiasi atas kritik yang diajukan oleh Anang Fahmi. Kritik tersebut kami pandang sebagai bagian dari tradisi intelektual yang sehat, yang memperkaya diskursus ekonomi politik Indonesia dan membuka ruang bagi pembacaan yang lebih kritis terhadap warisan pemikiran Soemitro.

Buku ini sejak awal dimaksudkan sebagai rekonstruksi gagasan ekonomi kebangsaan Soemitro, bukan sebagai biografi lengkap. Fokus kami adalah menempatkan gagasan Soemitro dalam percakapan teori pembangunan global dan relevansinya bagi Indonesia kontemporer. Karena itu, catatan Fahmi tentang paradoks sejarah dan praktik politik Soemitro justru melengkapi narasi yang kami bangun.

Kontradiksi Sejarah

Kami mengakui bahwa Soemitro adalah pemikir besar yang hidup dalam kontradiksi besar. Episode keterlibatannya dalam PRRI/Permesta memang menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi moral dan politik. Kritik ini penting, dan kami melihatnya sebagai dorongan agar pembacaan terhadap Soemitro tidak berhenti pada gagasan, tetapi juga menimbang integritas praktik politiknya. Dimensi Ekonomi Islam; Catatan tentang absennya perspektif ekonomi Islam adalah masukan berharga. Kami sepakat bahwa integrasi nilai-nilai Islam—seperti maslahah, zakat, dan larangan riba—merupakan agenda penting dalam membangun paradigma ekonomi yang berkeadilan sosial. Buku ini adalah langkah awal, bukan jawaban final.

Irma Syuryani Harahap, S. Sos. Penulis buku.

Kami berharap diskusi ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang menghubungkan pemikiran strukturalis dengan epistemologi Islam. Evaluasi Kebijakan; Program Benteng kami tampilkan sebagai upaya dekolonisasi ekonomi. Kritik bahwa kebijakan tersebut melahirkan kelas komprador domestik adalah evaluasi yang sahih. Kami melihatnya sebagai pelajaran bahwa kebijakan ekonomi harus dirancang dengan lebih hati-hati agar tidak jatuh pada praktik rente. Kritik ini memperkaya diskusi tentang desain kebijakan pembangunan di Indonesia. Relevansi Kontemporer; Membawa gagasan Soemitro ke era digital dan energi hijau bukanlah klaim prediksi, melainkan upaya heuristik. Kami menggunakan kerangka lama untuk membaca tantangan baru. Kritik terhadap potensi romantisasi adalah pengingat agar kami tetap berhati-hati dalam menafsirkan relevansi tokoh lintas zaman.

Sebagai akademisi yang berkomitmen pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa, kami meyakini bahwa setiap kritik yang konstruktif merupakan bagian integral dari ekosistem intelektual yang sehat. Dalam semangat tersebut, kami menempatkan diskusi ini sebagai ruang dialog yang produktif, bukan sebagai arena perdebatan yang saling menegasikan. Kami percaya bahwa pemikiran Soemitro, dengan segala kompleksitas dan paradoksnya, tetap menyimpan relevansi yang signifikan dalam menjawab tantangan zaman.

Kami juga menyadari bahwa dalam era disrupsi informasi dan transformasi digital saat ini, peran akademisi tidak hanya terbatas pada produksi pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan untuk mengartikulasikan gagasan secara komunikatif kepada publik luas. Oleh karena itu, kami berupaya menyampaikan pemikiran ini dalam bahasa yang dapat menjembatani dunia akademik dan ruang publik, agar diskursus ekonomi politik tidak terkungkung dalam menara gading, melainkan hadir sebagai bagian dari percakapan kebangsaan yang hidup dan membumi.

Implikasi Kebijakan Kontemporer

Gagasan-gagasan Soemitro Djojohadikusumo, meskipun lahir dalam konteks abad ke-20, menyimpan potensi besar untuk diterapkan dalam menjawab tantangan abad ke-21. Dalam konteks digitalisasi ekonomi, misalnya, semangat kemandirian ekonomi yang diusung Soemitro dapat menjadi dasar bagi pengembangan ekosistem digital nasional yang berdaulat, inklusif, dan tidak bergantung pada dominasi platform global.

Demikian pula dalam isu energi hijau, pendekatan strukturalis Soemitro yang menekankan pentingnya peran negara dalam pembangunan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Negara perlu hadir sebagai fasilitator utama dalam mendorong inovasi energi terbarukan, sekaligus memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal keadilan sosial, pemikiran Soemitro tentang distribusi hasil pembangunan dan penguatan ekonomi rakyat menjadi sangat relevan. Di tengah meningkatnya ketimpangan dan tantangan globalisasi, pendekatan yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi menjadi semakin mendesak untuk diaktualisasikan. Dengan demikian, warisan pemikiran Soemitro bukanlah sekadar artefak sejarah, melainkan sumber inspirasi untuk merumuskan kebijakan publik yang progresif, adil, dan kontekstual dengan dinamika zaman.

Kesimpulan

Kami berterima kasih atas kritik yang tajam dan konstruktif. Buku ini memang tidak dimaksudkan sebagai monumen pemikiran, melainkan sebagai pintu masuk untuk berdialog dengan warisan Soemitro. Kritik Anang Fahmi memperkuat tujuan kami: menjadikan gagasan Soemitro sebagai bahan bakar diskusi baru tentang kedaulatan ekonomi Indonesia, dengan mata terbuka terhadap paradoks sejarah, keterbatasan epistemologi, dan tantangan kebijakan kontemporer.(*)