Ryo Disastro
Yaya Sunaryo

Jakarta — Badan Nasional Rempah dan Herbal Indonesia (Banrehi) melanjutkan safari memperkenalkan naskah akademik pembentukannya kepada berbagai instansi negara. Hari ini, Rabu, 20 Agustus 2025, Banrehi menggelar audiensi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi (Prodisfar), Dita Novianti Argadiredja, beserta jajaran timnya. Pertemuan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan berlangsung dalam suasana aktif serta konstruktif.

Audiensi online Banrehi-Kemenkes

Dari pihak Banrehi, hadir sejumlah tokoh yang menjadi motor gerakan ini, antara lain Prof. Yudhie Haryono, Dr. Agus Rizal, Asy’ari Muchtar, Yaya Sunaryo, Ryo Disastro, Irma Syuryani Harahap, Rian Prasetyo, dan Setiyo Wibowo. Apresiasi yang tinggi disampaikan kepada Dekan Fakultas Komputer Univ. M.H. Thamrin, Dedi Setiadi, yang hadir dan juga memfasilitasi sesi zoom bareng di salah satu ruang rapat dosen Fakultas Komputer Univ. M.H. Thamrin di bilangan Pondok Gede, Jakarta Timur.

Banrehi: Menghidupkan Kembali Warisan Rempah Nusantara

Audiensi dibuka dengan perkenalan anggota Banrehi oleh Yaya Sunaryo. Setelah itu, giliran Prof. Yudhie Haryono memaparkan visi besar Banrehi. Ia menegaskan bahwa kehadiran Banrehi bukan sekadar inisiatif kelembagaan, melainkan sebuah langkah strategis untuk mengangkat rempah dan herbal Nusantara ke level baru dalam skala global.

“Banrehi akan menjadikan rempah dan herbal bukan hanya sebagai bahan tradisional atau warisan budaya, tetapi juga sebagai komoditas bernilai tinggi yang bisa menghasilkan cuan bagi devisa negara. Ini persis seperti bagaimana VOC dulu memanfaatkan rempah Nusantara untuk menghidupkan ekonomi Belanda,” tegas Prof. Yudhie. Ia menambahkan, bila dikelola secara sistematis, rempah dan herbal mampu menjadi salah satu penopang ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar kesehatan global.

Presentasi Naskah Akademik oleh Dr. Agus Rizal

Sesi audiensi kemudian berlanjut dengan pemaparan naskah akademik Banrehi oleh Dr. Agus Rizal, yang juga ekonom muda dari Universitas M.H. Thamrin. Dalam presentasinya, Agus menekankan pentingnya kehadiran Banrehi sebagai lembaga yang mengatur seluruh aspek tata kelola rempah dan herbal Indonesia—mulai dari produksi, riset, distribusi, hingga regulasi.

“Banrehi akan menjadi pusat pengelolaan rempah dan herbal secara terpadu. Kita bisa belajar dari model yang sudah ada, seperti Spices Board of India yang mengatur tata niaga rempah di India, atau Traditional Chinese Medicine (TCM) di Tiongkok yang dikelola oleh organisasi seperti China Association of Traditional Chinese Medicine (CATCM),” jelas Agus.

Dengan pengelolaan terpusat dan sistematis, lanjutnya, potensi ekonomi yang dapat digali dari rempah dan herbal Indonesia sangat besar. Proyeksi pendapatan negara dari sektor ini bahkan bisa mencapai Rp13.000 triliun per tahun—angka fantastis yang menunjukkan betapa strategisnya sektor ini bila ditangani secara serius.

Respons Kementerian Kesehatan: Sinkronisasi Kebijakan Sangat Diperlukan

Suasana zoom bareng di ruang rapat Univ. M.H. Thamrin

Menanggapi pemaparan tersebut, Dita Novianti menyampaikan apresiasi terhadap gagasan Banrehi. Menurutnya, kondisi riil tata kelola kesehatan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan obat bahan alam, memang masih menghadapi banyak tantangan. “Kami melihat ide pembentukan Banrehi sangat relevan. Saat ini memang dibutuhkan satu badan khusus yang dapat mengatur rempah dan herbal secara terpadu, agar kebijakan bisa lebih sinkron dan tata kelola lebih efisien,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dita menyampaikan bahwa di internal pemerintah saat ini telah ada pembentukan kelompok kerja (pokja) yang menangani isu terkait rempah, herbal, dan obat bahan alam. Pokja tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Banrehi juga melakukan audiensi dengan Kemenko PMK untuk memperluas dukungan lintas kementerian. Saran tersebut disambut baik oleh Prof. Yudhie Haryono. Ia menegaskan bahwa Banrehi memang menargetkan proses konsolidasi kelembagaan lintas sektor, sehingga komunikasi dengan Kemenko PMK akan menjadi langkah strategis berikutnya.

Menuju Lembaga Nasional yang Mandiri dan Strategis

Audiensi ini mencerminkan keseriusan Banrehi dalam memperjuangkan posisi rempah dan herbal sebagai pilar ekonomi dan kesehatan nasional. Dengan mengedepankan visi besar serta landasan akademik yang kuat, Banrehi berupaya meneguhkan kembali warisan rempah Nusantara sebagai kekuatan global yang dikelola secara profesional.

Pertemuan daring yang berlangsung sekitar dua jam ini ditutup dengan komitmen bersama untuk melanjutkan komunikasi. Pihak Kementerian Kesehatan menegaskan keterbukaannya terhadap ide-ide baru yang mendukung pengembangan obat bahan alam, sementara Banrehi berjanji akan terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan badan nasional yang mandiri.

Audiensi Banrehi dengan Kementerian Kesehatan menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan memperjuangkan kelembagaan rempah dan herbal. Jika terwujud, Banrehi diyakini mampu menjembatani kepentingan kesehatan, ekonomi, dan budaya—serta mengembalikan Nusantara ke puncak kejayaan rempah dunia.(*)