Reporter: Dr. Agus Rizal
Editor: Ryo Disastro

Pemerintah seriusi upaya untuk mengembalikan kejayaan rempah dan herbal Nusantara kembali menguat. Hal ini tercermin dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Pengembangan Potensi dan Peluang Komoditi Rempah yang digelar pada Jumat, 9 Januari 2026, di Pullman Hotel Jakarta. Rapat ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, sebagai bagian dari ikhtiar serius negara mendorong hilirisasi rempah dan herbal agar mampu bersaing di pasar internasional.

Rapat dihadiri oleh berbagai perwakilan kelembagaan terkait, asosiasi, serta tim BANREHI yang diwakili oleh Agus Rizal, Yaya Sunaryo, Dedi Setiadi, dan Firdaus. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan lintas sektor, sekaligus merumuskan arah kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Suasana FGD rempah

Fokus utama rapat adalah penyusunan roadmap hilirisasi rempah dan herbal dalam kerangka daya saing global. Disepakati bahwa Focussed Group Discussion (FGD) penyusunan roadmap akan berbasis pada kerangka perencanaan Bappenas serta biro perencanaan Kementerian Pertanian. Rapat ini juga menegaskan bahwa tahapan selanjutnya tidak berhenti pada perumusan konsep, melainkan akan dilanjutkan pada fase realisasi program yang terkontrol dan terkoordinasi langsung oleh Kemenko Pangan.

Sejumlah isu kunci mengemuka dalam diskusi. Standarisasi kualitas produk olahan dan produk jadi menjadi perhatian penting, seiring tuntutan pasar global yang semakin ketat. Hal yang sama berlaku pada standarisasi kualitas bahan baku, agar konsistensi mutu terjaga dari hulu ke hilir. Gagasan pembentukan “Bulog Rempah dan Herbal” juga mengemuka sebagai instrumen stabilisasi pasokan dan harga. Selain itu, direncanakan penetapan sepuluh komoditas unggulan rempah dan herbal sebagai prioritas nasional, didukung oleh peningkatan pengetahuan petani tentang pertanian herbal dan pemanfaatan teknologi digital, serta pembangunan big data hilirisasi rempah dan herbal.

Kemenko Pangan serius mengupayakan hilirisasi rempah.

Dalam forum tersebut, tim BANREHI menyampaikan sejumlah usulan strategis. Salah satunya adalah penegasan bahwa rempah dan herbal harus diposisikan sebagai bagian dari national security. Dengan perspektif ini, penyediaan big data tidak cukup hanya di sektor hilir, tetapi harus mencakup hulu, rantai pasok, hingga produk jadi. BANREHI juga mengusulkan pengembangan Warehouse Receipt System (resi gudang) berbasis bahan baku sebagai pintu masuk pembangunan big data yang terintegrasi dengan hilirisasi.

Isu fragmentasi kebijakan turut menjadi sorotan. Saat ini, regulasi, standarisasi, dan perizinan rempah-herbal masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga kerap menghambat percepatan hilirisasi. Karena itu, BANREHI menilai pentingnya pembentukan atau penguatan kelembagaan integratif yang mampu menyatukan seluruh aspek hilirisasi rempah dan herbal. Dalam konteks ini, keberadaan kelembagaan seperti BANREHI dipandang strategis untuk mengawal konsistensi kebijakan dan eksekusi program.

BANREHI juga menekankan bahwa pendidikan dan peningkatan pengetahuan petani terkait produk olahan harus menjadi fondasi utama. Kurikulum, baik formal maupun informal, perlu disiapkan agar petani tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga memahami nilai tambah dari hilirisasi. Big data pun tidak boleh eksklusif untuk lembaga, melainkan harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh petani serta masyarakat luas agar terbentuk ekosistem ekonomi rempah dan herbal yang inklusif.

Tim BANREHI terlibat dalam FGD.

Di sisi pasar, BANREHI mendorong kerja sama dengan jaringan pembeli rempah dan herbal, baik dalam negeri maupun luar negeri, melalui skema formal dengan kesepakatan harga yang lebih stabil. Sementara itu, persoalan pembiayaan juga menjadi perhatian serius. Selama ini, kredit atau resi petani kerap terkendala di bank-bank Himbara dengan alasan keberlanjutan (sustainability). Dalam konteks ini, negara dinilai wajib hadir dan memfasilitasi agar akses pembiayaan bagi petani rempah dan herbal tidak terhambat.

Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk menggelar rapat lanjutan yang akan mendetailkan seluruh gagasan tersebut ke dalam program-program konkret. Para peserta diharapkan segera mengusulkan rancangan program yang aplikatif, agar hilirisasi rempah dan herbal tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar menjadi mesin baru penggerak ekonomi nasional berbasis kekayaan hayati Nusantara.(*)