Oleh: Yaya Sunaryo, S.Pd.

Sebagai peserta dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Pengembangan Potensi dan Peluang Komoditi Rempah yang diselenggarakan Kemenko Bidang Pangan di Jakarta, Jumat 9 Januari 2026, saya merasakan satu hal yang cukup jarang hadir dalam forum-forum kebijakan: optimisme yang terukur. Bukan optimisme kosong, melainkan keyakinan yang lahir dari kesadaran bahwa rempah dan herbal Nusantara memang sedang dipersiapkan untuk kembali naik kelas—bukan sekadar romantisme sejarah, tetapi sebagai kekuatan ekonomi masa depan.

Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa negara mulai memandang rempah dan herbal secara utuh, dari hulu hingga hilir. Penyusunan roadmap berbasis perencanaan Bappenas dan Kementerian Pertanian menandai keseriusan itu. Lebih penting lagi, roadmap tersebut tidak dibiarkan menggantung sebagai dokumen, melainkan akan diturunkan ke dalam program nyata yang dikawal langsung oleh Kemenko Pangan. Bagi kami para peserta FGD, ini adalah sinyal kuat bahwa hilirisasi tidak lagi berhenti di ruang rapat.

Harapan semakin menguat ketika isu standarisasi kualitas—baik bahan baku maupun produk olahan—diletakkan sebagai prioritas. Selama ini, rempah Nusantara kerap kalah bukan karena mutu alamiahnya, melainkan karena lemahnya tata kelola dan konsistensi kualitas. Dengan standar yang jelas dan nasional, bahkan internasional, rempah dan herbal Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama di pasar global, bukan hanya pemasok bahan mentah.

Gagasan pembentukan semacam Bulog Rempah dan Herbal juga membuka imajinasi baru. Ia bukan sekadar soal logistik, tetapi tentang kehadiran negara dalam menjaga pasokan, stabilitas harga, dan keberlanjutan produksi. Ditambah dengan rencana penetapan sepuluh komoditas unggulan, arah kebijakan menjadi lebih fokus dan tidak tercerai-berai.

Sebagai bagian dari BANREHI, kami menyampaikan pandangan bahwa rempah dan herbal sejatinya adalah isu national security. Ketika dunia menghadapi krisis pangan, kesehatan, dan geopolitik, ketahanan berbasis biodiversitas menjadi aset strategis. Karena itu, pembangunan big data tidak boleh berhenti di hilir, tetapi harus mencakup hulu, rantai pasok, hingga produk jadi. Gagasan pengembangan Warehouse Receipt System menjadi salah satu jalan masuk agar petani memiliki posisi tawar dan akses pembiayaan yang lebih adil.

Optimisme kami juga bertumpu pada kesadaran akan pentingnya manusia sebagai pusat kebijakan. Pendidikan dan peningkatan pengetahuan petani—baik melalui kurikulum formal maupun informal—harus menjadi fondasi. Petani tidak boleh terus-menerus ditempatkan sebagai produsen bahan mentah, tetapi sebagai pelaku utama ekosistem ekonomi rempah dan herbal. Ketika big data dapat diakses oleh petani dan masyarakat, maka ekosistem itu akan tumbuh secara organik dan berkelanjutan.

Tentu, tantangan masih besar: fragmentasi kebijakan, izin yang tumpang tindih, hingga kendala pembiayaan dari perbankan. Namun, semangat integrasi kelembagaan yang mengemuka dalam forum ini memberi harapan bahwa masalah-masalah tersebut mulai dihadapi secara jujur dan kolektif.

Saya pulang dari forum ini dengan keyakinan sederhana namun kuat: jika rempah dan herbal Nusantara dikelola dengan visi, ilmu, dan keberpihakan yang konsisten, maka Indonesia tidak hanya akan kembali dikenal sebagai negeri rempah, tetapi juga sebagai bangsa yang berdaulat, sejahtera, dan disegani di panggung dunia.(*)