Jakarta, 12 Juni 2025 — Tim Badan Nasional Rempah dan Herbal Indonesia (BANREHI) menggelar pertemuan strategis dengan Tim Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Kesehatan di Gedung Sekretariat Negara RI, Jalan Teuku Umar 10–12, Menteng, Jakarta Pusat.

Tim BANREHI dan Tim Wantimpres Bidang Kesehatan membahas kedaulatan rempah dan herbal nasional.

Pertemuan berlangsung di ruang Wantimpres dan dihadiri oleh Asisten II (Afriandi, Ph.D), Asisten I (Prof. Farhad), serta Kolonel dr. Hendro. Pihak Wantimpres membuka pertemuan dengan menyampaikan sambutan dan perkenalan tim yang hadir. Asisten II, yang mewakili Penasehat Presiden Bidang Kesehatan Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, menyampaikan permohonan maaf karena beliau berhalangan hadir akibat tugas mendadak dari Istana.

Dari pihak BANREHI, hadir Ketua Tim Prof. Yudhie Haryono bersama anggota tim yakni Asyari, Irma Suryani, Kirdi Putra, M. Haris Zulkarnain, Dedi Setiadi, Yaya Sunaryo, Agus Rizal, dan Firdaus.

Dalam paparannya, Prof. Yudhie Haryono menyampaikan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah membangun sinergi dan kesamaan pandangan antara BANREHI dan Wantimpres mengenai pentingnya rempah dan herbal sebagai aset strategis nasional. Ia menekankan bahwa hingga saat ini, Indonesia belum memiliki satu badan khusus yang secara serius mengelola dan mengembangkan sektor rempah dan herbal.

“Rempah dan herbal adalah kekayaan nasional yang belum mendapatkan perhatian setara. Sudah saatnya ada lembaga negara yang secara serius dan terpadu mengelola sektor ini, dari hulu ke hilir,” ujar Prof. Yudhie.

Sementara itu, Kirdi Putra menyoroti pentingnya rempah dan herbal dari sisi pertahanan negara. Ia menyatakan bahwa apabila dikelola dengan baik, Indonesia dapat memegang kendali geopolitik dan ekonomi kawasan melalui kekuatan rempah dan herbal.

“Bangsa yang menguasai rempah, bisa mengendalikan bangsa lain. Ini bukan sekadar komoditas, tapi juga instrumen geopolitik,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus Rizal menyampaikan bahwa sektor rempah dan herbal berpotensi besar sebagai penyumbang devisa negara. Ia menilai BANREHI dapat menjadi penggerak untuk mendorong regulasi yang memungkinkan ekspor produk rempah dan herbal tidak hanya dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga produk olahan bernilai tambah.

Yaya Sunaryo turut menambahkan bahwa penting untuk memasukkan pengetahuan tentang rempah dan herbal ke dalam sistem pendidikan nasional. Ia mengusulkan agar kurikulum rempah dan herbal mulai dikenalkan sejak tingkat PAUD, SD, SMP, SMA hingga menjadi mata kuliah umum di perguruan tinggi.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Asisten I Wantimpres, Prof. Farhad, menyatakan bahwa pengobatan tradisional sebenarnya sudah diakui dalam sistem kesehatan nasional dan telah memiliki payung regulasi di Kementerian Kesehatan. Namun, ia mengakui bahwa pengembangan lebih lanjut masih memerlukan koordinasi lintas sektor.

Hal senada disampaikan oleh Kolonel dr. Hendro yang menekankan pentingnya pengusulan pembentukan badan khusus seperti BANREHI langsung ke Presiden. Menurutnya, meskipun saat ini terdapat sejumlah kementerian yang mengelola produk rempah dan herbal, masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi terpadu.

“Sudah saatnya ada satu badan nasional yang menjadi rumah besar rempah dan herbal. Ini harus disampaikan secara langsung kepada Presiden agar masuk dalam prioritas nasional,” ujar Kolonel Hendro.

Tim BANREHI bertemu tim Wantimpres Bidang Kesehatan

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjalin komunikasi, berbagi gagasan, dan memperkuat inisiatif menuju penguatan kedaulatan rempah dan herbal nasional. BANREHI diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan negara untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat peradaban rempah dan herbal dunia.(*)