oleh: Dr. Agus Rizal

Sudah saatnya Indonesia membentuk sebuah lembaga resmi yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sektor rempah dan herbal, dari hulu hingga hilir.

Indonesia telah lama dikenal sebagai surga rempah dunia. Sejak berabad-abad lalu, tanah Nusantara menjadi incaran bangsa-bangsa asing karena kekayaan alamnya yang luar biasa, terutama rempah-rempah seperti lada, cengkeh, jahe, kayu manis, hingga temulawak. Keanekaragaman hayati ini tidak hanya bernilai historis, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar di era modern, khususnya dalam industri herbal, kesehatan alami, dan wellness yang sedang berkembang pesat secara global.

Namun, ironi terjadi ketika negeri yang begitu kaya akan rempah dan tanaman herbal justru belum mampu tampil sebagai pemain utama di pasar internasional. Produk herbal asal Indonesia masih belum mampu bersaing secara optimal di luar negeri, dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional pun masih tergolong minim dibandingkan potensinya. Lantas, apa yang menyebabkan keterlambatan ini?

Salah satu persoalan utama yang kerap diabaikan adalah tidak adanya satu lembaga nasional yang secara khusus bertugas mengatur, mengembangkan, dan menjamin mutu produk rempah dan herbal Indonesia secara menyeluruh dan terintegrasi. Dalam praktiknya, pengelolaan sektor ini tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Kementerian Pertanian mengurusi aspek budidaya, Kementerian Kesehatan menangani aspek pengobatan tradisional, sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas mengawasi keamanan produk yang beredar. Alih-alih menjadi sinergis, pembagian kewenangan ini sering kali menimbulkan tumpang tindih regulasi yang membingungkan pelaku usaha, terutama petani dan UMKM.

Akibat dari tidak adanya koordinasi dan standar nasional yang konsisten, produk herbal lokal Indonesia kerap kali mengalami kesulitan saat ingin menembus pasar ekspor. Beberapa negara tujuan menilai mutu produk kita tidak seragam, bahkan dalam beberapa kasus tidak memenuhi standar internasional yang ketat. Sebaliknya, negara seperti India dan Tiongkok sudah jauh lebih maju dengan membentuk badan herbal nasional yang tidak hanya menetapkan standar kualitas, tetapi juga mengelola riset, promosi, dan strategi ekspor produk herbal secara terencana.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sudah saatnya Indonesia membentuk sebuah lembaga resmi yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sektor rempah dan herbal, dari hulu hingga hilir. Sebuah lembaga yang bisa dinamai Badan Nasional Herbal dan Rempah. Lembaga ini akan menjadi pengatur utama dalam menetapkan dan mengawasi standar mutu, mengintegrasikan hasil riset dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian, serta mendorong industrialisasi berbasis herbal secara nasional.

Peran strategis lembaga ini juga bisa mencakup pengembangan ekosistem industri hilir, seperti kosmetik alami, suplemen kesehatan, produk farmasi berbasis herbal, hingga wisata wellness. Selain itu, badan ini akan menjadi penghubung penting antara petani, akademisi, pelaku industri, dan pemerintah dalam satu platform nasional. Dengan demikian, alur produksi dan distribusi produk rempah dan herbal dapat berjalan lebih efisien, terstandar, dan siap bersaing di pasar global.

Bayangkan jika setiap produk herbal Indonesia—dari minyak atsiri hingga jamu kemasan—memiliki sertifikasi resmi dengan label “Standar Herbal dan Rempah Nasional Indonesia” yang diakui secara internasional. Hal ini bukan hanya akan meningkatkan kepercayaan konsumen global, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan industri rempah nasional.

Dampak ekonominya tentu akan signifikan. Peningkatan ekspor produk herbal akan membawa devisa yang lebih besar. Petani dan pelaku UMKM akan lebih mudah masuk ke rantai pasok global. Pemerintah pun bisa lebih mudah mengendalikan kualitas produk dan menarik investasi baru di sektor ini. Tidak hanya itu, transformasi ini juga akan memberikan nilai tambah ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan hanya menjual rempah dalam bentuk mentah atau bahan baku.

Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi pusat industri herbal dunia: kekayaan biodiversitas, pengetahuan lokal yang telah diwariskan turun-temurun, dan pasar domestik yang besar. Yang kurang hanyalah sistem yang mampu mengelola potensi tersebut secara strategis dan berkelanjutan.

Kini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Dalam era ketika tren gaya hidup sehat, pengobatan alternatif, dan green economy semakin menguat, Indonesia harus berani mengambil posisi sebagai pemimpin, bukan pengikut. Pembentukan Badan Nasional Herbal dan Rempah bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi merupakan langkah strategis menuju kedaulatan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Tanpa lembaga yang kuat dan terfokus, potensi besar kita akan terus menjadi peluang yang terlewatkan. Tetapi dengan kebijakan yang tepat dan dukungan lintas sektor, Indonesia tidak hanya bisa bangkit, tetapi juga memimpin dunia dalam industri herbal masa depan.(*)

Sumber: Kementerian Pertanian, Jurnal Riset Industri, Outlook Perdagangan 2023